Menuju Zero ODOL 2027, Jateng Siapkan Sosialisasi Besar-Besaran

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional penerapan Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang ditargetkan berlaku pada 2027.

Kebijakan ini dinilai penting karena praktik kendaraan ODOL berdampak pada keselamatan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa persoalan ODOL merupakan isu lintas sektor yang harus ditangani bersama.

“ODOL ini masalah semua pihak. Saya sangat mendukung Zero ODOL 2027. Sosialisasi harus dilakukan masif, baru kemudian penegakan hukum,” ujarnya saat menerima audiensi Deputi Konektivitas Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK), Odo RM Manuhutu, di Semarang, Rabu (6/5/2026).

Menurut Luthfi, kendaraan ODOL tidak hanya merusak jalan, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan daya tahan infrastruktur, bahkan berdampak pada kondisi wilayah tertentu seperti kawasan pesisir.

Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi sopir truk, perusahaan logistik, hingga pelaku usaha transportasi barang.

“Harus melibatkan semua pihak agar kebijakan ini bisa diterima dan tidak menimbulkan gejolak,” jelasnya.

Pada hari yang sama, digelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Public Hearing menuju implementasi Indonesia Zero ODOL 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, jajaran OPD, Kemenko IPK, Kementerian Perhubungan, Ditlantas Polda Jateng, PT Jasa Marga, serta asosiasi pengemudi.

Sumarno menjelaskan bahwa aturan mengenai larangan ODOL sebenarnya sudah tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

“Zero ODOL 2027 ini langkah baik, tapi perlu sosialisasi dan dialog agar semua pihak merasa dilibatkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti efektivitas jembatan timbang yang saat ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, penguatan fasilitas dan SDM menjadi kunci agar pengawasan lebih optimal.

Sementara itu, Odo RM Manuhutu menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sembilan rencana aksi untuk mendukung implementasi Zero ODOL 2027. Regulasi berupa Peraturan Presiden juga sedang menunggu pengesahan.

Kemenko IPK turut mendorong pembentukan ekosistem logistik yang sepenuhnya bebas ODOL dari hulu hingga hilir. (*)