Peluang Kerja Terbuka Lebar, Pemprov Jateng Siapkan Tenaga Pengemudi Andal untuk Jepang

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengambil langkah cepat untuk menangkap peluang kerja internasional di Negeri Sakura. Jajaran Pemprov Jateng tengah menyiapkan barisan tenaga kerja terampil khusus untuk memenuhi lonjakan kebutuhan pengemudi profesional di Jepang, sebagai bentuk tindak lanjut dari jalinan kerja sama bersama perusahaan 3EEE Inc Japan.

“Nanti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja akan mendiskusikan dengan 3EEE Inc Japan,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menerima audiensi CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka dan Head of the President’s Office Hideo Mori di Kota Semarang, pada Senin, 21 September 2026.

Luthfi menjelaskan bahwa Pemprov Jateng menggembleng calon tenaga kerja sejak bangku sekolah vokasi dan kejuruan. Kurikulum pembekalan mencakup program tambahan pembelajaran bahasa Jepang guna mengejar standar kualifikasi level bahasa yang berlaku di negara tujuan.

Pemprov Jateng juga membuka pintu kolaborasi pelatihan bahasa bersama 3EEE Inc Japan. Kemitraan ini bertujuan menyelaraskan kemampuan calon pekerja dengan tolok ukur standar perusahaan serta kebutuhan spesifik industri transportasi di Jepang.

Selain memperkuat aspek kebahasaan, program pembekalan ini menitikberatkan pada penguasaan kompetensi mengemudi. Tim pelatih membekali para peserta dengan keterampilan teknis berkendara, prinsip keselamatan transportasi, teknik eco-driving, pemahaman regulasi lalu lintas lokal, hingga standar pelayanan prima kepada penumpang.

Langkah strategis ini merespons peningkatan tren penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah di Jepang. Data mencatat angka penempatan melonjak signifikan dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025, atau tumbuh pesat hingga 52 persen.

Head of the President’s Office 3EEE Inc, Hideo Mori, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah demi menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para calon pekerja migran.

“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.

Mori menambahkan bahwa koordinasi intensif bersama pemerintah daerah sangat krusial untuk menjembatani informasi seputar pengurusan visa kerja dan regulasi ketenagakerjaan di Jepang.

Ia mendorong agar kedua pihak segera merealisasikan kesepakatan ini mengingat Jepang tengah menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja secara masif.

“Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin,” katanya.

Sementara itu, CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, membeberkan bahwa kebutuhan tenaga kerja asing ini berkaitan erat dengan pergeseran struktur demografi di negaranya. Populasi Jepang yang saat ini menembus 120 juta jiwa terancam menyusut hingga di bawah 100 juta jiwa setelah tahun 2040, dengan komposisi penduduk lanjut usia mencapai 40 persen.

“Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan,” kata Tanaka.