Prabowo Turun Tangan Atasi Karhutla, Absennya Menhut Raja Juli Antoni Picu Isu Reshuffle

NALARMEDIA.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di berbagai wilayah Nusantara. Setelah meninjau titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026), Kepala Negara langsung menggelar rapat koordinasi penanganan di Riau, Sumatera, pada Senin (24/8/2026).

Publik justru menyoroti absennya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di tengah padatnya jadwal peninjauan tersebut. Saat membuka rapat posko di Pontianak dan Palangka Raya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden. Pejabat tersebut meliputi Mendagri Tito Karnavian, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, hingga pimpinan daerah dan kepala instansi teknis seperti BMKG serta BNPB.

Presiden sama sekali tidak mengajak Raja Juli Antoni bergabung dalam rombongan dari Kalimantan hingga Sumatera, padahal penanganan karhutla merupakan tanggung jawab krusial kementeriannya. Ketidakhadiran Menhut di episentrum krisis ini memicu kritik keras dari publik dan parlemen yang menilai pemerintah gagal melakukan mitigasi awal.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, mendesak Raja Juli Antoni untuk bersikap ksatria dan segera menghadap Presiden Prabowo. Ia juga mengkritik tajam kinerja Menhut, mengingat data internal kementerian menunjukkan luas area karhutla nasional telah melonjak menembus 202.004 hektare pada Juli 2026.

Sonny secara khusus menyoroti ketidakseimbangan beban kerja personel Manggala Agni di Kalimantan Barat. Ia mencatat hanya ada 265 petugas yang harus berjibaku memadamkan api di area seluas 38.310 hektare.

“Artinya satu petugas memikul beban menjinakkan api di area seluas lebih dari 144 hectare,” ujarnya.

Walaupun Kementerian Kehutanan mengklaim telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), mengaktifkan War Room, dan menambah pasukan gabungan, Sonny menganggap rentetan langkah tersebut tidak membuahkan hasil nyata di lapangan.

“Jika koordinasi tersebut efektif, api tidak akan meluas secara tak terkendali. Ini merupakan ancaman mematikan bagi keselamatan petugas, bukan sekadar operasi mitigasi,” tegas Sonny.

Posisi Raja Juli Antoni di Kabinet Merah Putih kini kian tersudut akibat rapor merah penanganan karhutla serta memanasnya deretan polemik personal dan dugaan kasus hukum. Politikus PSI ini sempat menjadi sorotan tajam setelah mengaku menerima gratifikasi amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardman Amby, saat beraudiensi di Kemenhut.

Investigasi belakangan membongkar adanya selisih nominal uang yang mencurigakan. Publik memperkirakan amplop dari sang bupati berisi Sin$14.000, namun Raja Juli hanya menyerahkan Sin$12.000 saat mengembalikan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Citra sang menteri makin terpuruk setelah beredarnya foto dirinya tengah asyik bermain domino dengan sosok yang diduga mantan tersangka kasus pembalakan liar. Tidak berhenti di situ, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), juga melayangkan teguran keras. Pemicunya, Raja Juli nekat menerbitkan Permenhut Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kemitraan Perhutanan Sosial pada 13 Juli 2026, tepat saat ia sedang menunaikan ibadah umrah.

Rentetan kegagalan taktis di lapangan serta merosotnya integritas menteri ini menyalakan sinyal kuat mengenai potensi perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Prabowo. Merespons liar isu tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden saat ini hanya memprioritaskan percepatan eksekusi pemadaman, penambahan armada water bombing, dan penegakan hukum yang berujung pada pencabutan izin korporasi pembakar lahan.

Menyikapi bencana karhutla, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah siap menghukum para pelaku pembakaran, baik dari kalangan perorangan maupun korporasi besar.

“Saya kira perintah Pak Presiden Prabowo jelas, tanpa pandang bulu. Baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas,” tegas Raja Antoni, saat meninjau penanganan karhutla di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (23/8/2026).

Ia memastikan proses penegakan hukum terus berjalan beriringan dengan laju upaya pemadaman di lokasi bencana.

“i Gakkum Kehutanan sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah disegel, dan 9 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.