Situasi Kamtibmas Tegang, GMHI Desak Kapolri Copot Kapolres Mimika

NALARMEDIA.COM – Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Rabu (26/8/2026). Massa mahasiswa ini menyoroti buruknya kondisi penegakan hukum serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Mimika, Papua.

Mahasiswa menegaskan bahwa institusi kepolisian seharusnya menjalankan peran utama untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Aparat penegak hukum wajib tampil sebagai teladan utama dalam menjaga moralitas publik dan menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam orasinya, kelompok mahasiswa ini membongkar sejumlah persoalan serius yang sedang melanda Mimika. Mereka mengungkap dugaan maraknya praktik perjudian yang kini telah merajalela hingga ke pelosok desa. Lebih parah lagi, mahasiswa menduga Kapolres Mimika ikut terlibat membekingi aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, GMHI menyoroti kasus kekerasan oknum aparat yang berujung pada tewasnya seorang warga sipil akibat luka tembak. Mereka mendesak Polri mengusut tuntas perkara ini secara transparan demi memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.

Massa GMHI turut meluapkan keprihatinan mendalam terkait memburuknya situasi Kamtibmas semenjak AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak memegang tongkat komando sebagai Kapolres Mimika. Mereka mendesak Mabes Polri menaruh perhatian serius terhadap ketegangan dan keresahan yang kini menyelimuti warga. GMHI mengingatkan bahwa masyarakat Mimika memiliki hak penuh untuk menikmati rasa aman, pelindungan, dan pelayanan kepolisian yang adil serta profesional.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya. Ketika persoalan hukum dan keamanan terus menimbulkan keresahan, sementara dugaan pelanggaran belum mendapatkan penyelesaian yang transparan, maka kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ikut dipertaruhkan,” demikian sikap GMHI dalam orasinya.

Melihat rentetan persoalan tersebut, GMHI memperingatkan bahwa masyarakat luas akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan jika Mabes Polri membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Mereka menuntut pimpinan Polri segera mengambil langkah tegas, objektif, dan transparan untuk memastikan fungsi perlindungan masyarakat kembali berjalan normal.

Untuk menyelesaikan polemik ini, GMHI menyodorkan enam tuntutan utama kepada jajaran Polri. Pertama, mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopot AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak dari kursi Kapolres Mimika. Mahasiswa menilai pucuk pimpinan Polres Mimika tersebut telah gagal menegakkan hukum, mengawasi anggota, dan melindungi masyarakat, ditambah menyeruaknya dugaan keterlibatan yang bersangkutan sebagai beking perjudian.

Kedua, mahasiswa mendesak Divisi Propam dan Bareskrim Polri turun tangan langsung ke Mimika. Tim Mabes Polri harus memeriksa Kapolres beserta jajarannya yang terindikasi melanggar aturan. Ketiga, GMHI menuntut kepolisian meminta pertanggungjawaban jajaran wilayah terkait merajalelanya praktik perjudian di sana.

Keempat, mahasiswa meminta Polri segera menuntaskan kasus penembakan warga sipil secara transparan sesuai koridor hukum. Kelima, mereka mendesak kepolisian mengambil langkah pemberantasan nyata terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang kian mengkhawatirkan di Mimika.

Keenam, GMHI meminta Kapolri mengevaluasi total kinerja Polres Mimika. Mereka menuntut institusi menindak tegas setiap oknum polisi nakal yang terbukti melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan mencoreng citra Korps Bhayangkara.

GMHI memastikan seluruh tuntutan ini lahir murni dari rasa kepedulian mahasiswa terhadap tegaknya hukum dan pelindungan hak-hak masyarakat Papua. Mereka sangat berharap Polri merespons tuntutan ini secara objektif dan memproses semua dugaan pelanggaran sesuai aturan hukum yang berlaku.

Usai menyampaikan orasi secara bergantian, perwakilan massa aksi akhirnya masuk ke dalam gedung. Petugas Divisi Humas Polri pada bagian Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat Mabes Polri menerima langsung perwakilan mahasiswa tersebut untuk beraudiensi.