Strategi Ahmad Luthfi Tumbuhkan Ekonomi Desa Lewat Ekosistem Makan Bergizi Gratis di Jateng

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak masyarakat desa untuk mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi perdesaan secara langsung dari hulu hingga hilir.

Ahmad Luthfi menyampaikan ajakan tersebut saat menghadiri acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026). Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) memprakarsai langsung kegiatan strategis ini.

Dalam acara yang sama, DPD Papdesi juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Kerja sama ini bertujuan kuat untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi menilai BUMDes dan KDMP memegang posisi krusial dalam membangun rantai pasok program MBG. Lembaga-lembaga desa ini bertugas menghimpun hasil panen petani, peternak, dan nelayan, menjaga kualitas bahan pangan, hingga mendistribusikannya ke SPPG. Ia menegaskan pentingnya aksi nyata di lapangan setelah penandatanganan tersebut.

“Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar BUMDes tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku, melainkan mampu mengelola dapur SPPG secara mandiri. Selain itu, operasional dapur SPPG akan mengutamakan sumber energi yang ramah lingkungan, salah satunya menggunakan Compressed Natural Gas (CNG), demi menjaga efisiensi dan keberlanjutan program jangka panjang.

Data Pemprov Jateng menunjukkan bahwa penerima manfaat program MBG di wilayah ini menembus angka lebih dari 9 juta orang, yang nantinya mendapatkan layanan dari 4.382 SPPG. Jawa Tengah juga memiliki modal kelembagaan yang sangat kuat untuk menyokong ekosistem ini, yakni dengan keberadaan lebih dari 8.500 KDMP.

Luthfi menambahkan bahwa Pemprov Jateng membuka lebar pintu masukan dan keluhan dari masyarakat mengenai jalannya program MBG di tingkat desa. Ia menekankan bahwa prioritas utama harus tetap bertumpu pada kearifan lokal dan produk unggulan desa agar program ini efektif memberdayakan masyarakat setempat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ikut menegaskan bahwa SPPG wajib memaksimalkan potensi pangan lokal yang ada di desa. Ia memproyeksikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi utama infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar tempat transaksi komersial biasa.

“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” ujar Zulkifli.

Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, optimistis sinergi yang kuat antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG dapat memicu pergerakan ekonomi desa yang lebih dinamis.

“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” kata Wargiyati.

Sejumlah pejabat negara turut mengawal agenda penting ini, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta Anggota DPR RI Mohammad Hatta. Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, hingga jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.