Usulan Ahmad Luthfi Disetujui, Kuota Rumah Subsidi Jateng Naik Jadi 50 Ribu Unit
NALARMEDIA.COM — Kuota pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah tahun 2026 resmi meningkat menjadi 50 ribu unit. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dibanding tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 25 ribu unit.
Peningkatan kuota itu merupakan hasil usulan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5).
“Tadi Pak Gubernur meminta kuota rumah subsidi dinaikkan. Tahun lalu sekitar 25 ribu unit, sekarang meminta 50 ribu unit dan saya setuju,” ujar Maruarar.
Menurutnya, peningkatan kuota rumah subsidi tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih jika disertai program bedah rumah yang ditargetkan mencapai 30 ribu unit di Jawa Tengah.
Maruarar Sirait juga menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu bank daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan tertinggi.
Ia menilai sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat apabila program rumah subsidi, bedah rumah, dan pembiayaan perumahan diperkuat secara bersamaan.
Sementara itu, Ahmad Luthfi mengatakan kebutuhan rumah layak merupakan bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan perumahan perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
“Dalam membangun Jawa Tengah, kita harus mengedepankan kolaborasi. Kebersamaan itulah yang menjadi kekuatan,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, sejak 2025 hingga Maret 2026 sebanyak 281.312 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu berhasil dibangun melalui berbagai skema pendanaan.
Pada tahun 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, hingga sumber pendanaan lainnya. Sementara pada triwulan I tahun 2026, jumlah pembangunan kembali bertambah sebanyak 6.798 unit.
Namun demikian, Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang wilayah agar investasi perumahan tidak berbenturan dengan lahan pertanian yang dilindungi. Dengan kepastian tata ruang, pengembang diharapkan lebih mudah menentukan lokasi pembangunan perumahan.
Dalam kegiatan tersebut, Bank Negara Indonesia atau BNI juga melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, BNI mencatat peminatan Kredit Program Perumahan mencapai Rp270,1 miliar dari total 348 calon debitur. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang mencatatkan peminatan sekitar Rp206 miliar. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
