30 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Jateng Dibedah Lewat Program BSPS 2026

NALARMEDIA.COM — Pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan sebanyak 30 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan target nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan jumlah bantuan BSPS di Jawa Tengah tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30 ribu unit. Ada kenaikan sekitar 23 ribu unit,” ujarnya saat peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5).

Menurutnya, perluasan program BSPS dilakukan secara nasional agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dapat memperoleh manfaat program perbaikan rumah layak huni.

“Tahun lalu masih ada 222 kabupaten/kota yang belum mendapat program ini. Tahun ini seluruh daerah di Indonesia mendapatkan alokasi,” katanya.

Selain BSPS, Maruarar Sirait juga menyoroti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan murah dalam memperbaiki rumah sekaligus mendukung usaha kecil.

Ia berharap pelaksanaan program bedah rumah juga mampu menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui pembelian material bangunan dari pelaku usaha lokal.

“Barang-barang seperti bata dan genteng diusahakan dibeli dari Jawa Tengah supaya ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan RTLH di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan bedah rumah ini. Program tersebut sangat membantu Jawa Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan,” katanya.

Menurut Luthfi, penanganan RTLH masih perlu diperkuat karena masih banyak masyarakat dari kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan hunian layak. Ia optimistis kolaborasi pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Selain bantuan dari APBN melalui BSPS, penanganan RTLH di Jawa Tengah juga didukung APBD Provinsi dengan target 5.000 unit pada 2026. Khusus Kabupaten Brebes, alokasi dari APBD Provinsi mencapai 249 unit.

Tak hanya itu, dukungan juga datang dari program CSR perusahaan dan Baznas dengan target total 1.550 unit di Jawa Tengah. Bantuan tersebut berasal dari Baznas sebanyak 750 unit, Djarum 500 unit, dan Bank Jateng 300 unit.

Secara keseluruhan, target penanganan RTLH di Jawa Tengah tahun 2026 mencapai 36.550 unit. Rinciannya meliputi 30 ribu unit dari APBN melalui BSPS, 5 ribu unit dari APBD Provinsi, serta 1.550 unit dari CSR dan Baznas.

Sementara di Kabupaten Brebes, total target perbaikan RTLH mencapai 514 unit yang terdiri dari 215 unit bantuan APBN/BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, dan 50 unit dari CSR maupun Baznas.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, turut mendukung program BSPS sebagai langkah pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan program bedah rumah masih sangat besar sehingga perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

“Ke depan program ini harus diperluas lagi agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Selain itu, program bedah rumah juga dapat mendorong pemberdayaan UMKM, khususnya toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” jelasnya.

Salah satu penerima bantuan BSPS, Nunung, mengaku bersyukur karena rumahnya yang mengalami kerusakan akhirnya bisa diperbaiki melalui bantuan pemerintah.

“Alhamdulillah senang sekali, rumah saya sudah bocor dan belum bisa direnovasi karena biaya tidak cukup. Terima kasih atas bantuannya,” tuturnya.

Adapun penerima bantuan BSPS diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa, serta mempunyai legalitas kepemilikan tanah atau rumah yang jelas. (*)