12 Pejabat OPD Resmi Dilantik, DPRD Semarang Tekankan Capaian PAD dan Penguatan Ekonomi
12 Pejabat OPD Resmi Dilantik, DPRD Semarang Tekankan Capaian PAD dan Penguatan EkonomiNALARMEDIA.COM – Sebanyak 12 pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dilantik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pelantikan yang digelar di Ruang Lokakrida, Gedung Balai Kota Semarang, Jumat (6/2/2026), menjadi bagian dari langkah penataan birokrasi dan penguatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Semarang menyatakan dukungannya terhadap upaya pembenahan struktur dan peningkatan profesionalisme aparatur. Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap mereka segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru.
“Selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang dilantik. Kami berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta komitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Secara khusus, Komisi B memberi perhatian pada OPD yang menjadi mitra kerjanya, yakni Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tiga instansi tersebut kini dipimpin oleh pejabat baru: Kepala Dinas Perdagangan Aniceto Magno Da Silva, Kepala Dinas Perindustrian Arwita Mawarti, serta Kepala Bapenda Diah Supartiningtias.
Joko menegaskan, pihaknya siap membangun koordinasi intensif dengan para pimpinan OPD tersebut guna memastikan target pembangunan daerah dapat direalisasikan secara optimal. Terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sektor perdagangan dan industri, serta percepatan investasi dan layanan perizinan.
“Khusus mitra Komisi B, kami ingin langsung bergerak bersama. Target peningkatan PAD dan penguatan ekonomi harus diterjemahkan dalam langkah konkret dan terukur,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan program.
Komisi B, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan kolaboratif agar kebijakan serta program OPD benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
