Di Forum Apeksi, Ahmad Luthfi Sampaikan Strategi Kepemimpinan Kolaboratif

waktu baca 3 menit
Kamis, 23 Apr 2026 08:01 8 Ella Elisa

NALARMEDIA.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membagikan pengalaman kepemimpinan daerah dalam seminar nasional bertajuk Best Practice Kepemimpinan Daerah yang digelar di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Banda Aceh, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh sekaligus Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2026.

Seminar ini dihadiri para wali kota dari wilayah Sumatera bagian utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh masyarakat umum dan mahasiswa.

Dalam pemaparannya, Ahmad Luthfi menjelaskan sejumlah praktik baik yang telah diterapkan di Jawa Tengah, salah satunya konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara gubernur dengan 35 bupati/wali kota dalam mendorong pembangunan daerah.

Selain itu, integrasi antara program pemerintah pusat dengan kebijakan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota juga menjadi fokus utama.

“Pembangunan daerah harus dilakukan secara bersama-sama tanpa ego sektoral, sehingga setiap wilayah dapat tumbuh secara beriringan,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan kolaborasi antardaerah melalui pengembangan wilayah aglomerasi, seperti Soloraya yang melibatkan tujuh kabupaten/kota. Salah satu hasilnya adalah penyelenggaraan Soloraya Great Sale (SGS) 2025 yang mencatat nilai transaksi mencapai Rp10,7 triliun dalam satu bulan.

Ahmad Luthfi turut menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran sebagai marketing manager yang harus mampu mengenali serta mempromosikan potensi daerah kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini tercermin dari capaian realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2025 yang mencapai sekitar Rp88,5 triliun.

Dalam berbagai kunjungan kerja, baik ke daerah lain maupun ke luar negeri, ia juga melibatkan bupati/wali kota serta pelaku usaha seperti Kadin dan Hipmi untuk memperluas peluang kerja sama dan investasi.

Ia menambahkan pentingnya penyiapan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus tanpa mengganggu lahan sawah dilindungi (LSD) demi menjaga ketahanan pangan.

Kolaborasi juga diperluas dengan perguruan tinggi. Hingga saat ini, sekitar 111 perguruan tinggi telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain sektor ekonomi, berbagai inovasi juga dilakukan di bidang kesehatan, seperti program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program terpadu, mulai dari perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, pendidikan gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu, hingga bantuan permodalan usaha.

Sementara itu, untuk menekan angka pengangguran terbuka, Pemprov Jateng memperkuat konsep link and match antara dunia pendidikan vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik dengan kebutuhan industri.(*)

LAINNYA