Langkah Pemprov Jateng Hidupkan Nilai Pancasila Lewat Berbagai Program Unggulan

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila wajib berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu secara aktif menerapkan nilai luhur tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari.

“Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan,” kata Luthfi.

Lebih lanjut, Luthfi mengingatkan masyarakat agar selalu menjadikan Pancasila sebagai pegangan utama saat menghadapi berbagai tantangan. Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, ia menargetkan agar nilai ideologi negara ini mampu menjadi landasan berpikir bagi seluruh warga. Semangat Pancasila harus terus menyatukan masyarakat di tengah keberagaman suku, bahasa, ras, hingga latar belakang sosial.

“Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri terus mewujudkan nilai-nilai Pancasila melalui beragam kebijakan dan tindakan nyata. Di bawah kepemimpinan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Pemprov Jateng secara aktif menggulirkan sejumlah program pro-rakyat. Program-program unggulan tersebut meliputi Dokter Spesialis Keliling (Speling), Kecamatan Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, hingga penyediaan fasilitas daycare bagi para buruh.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi turut membacakan amanat resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

Melalui amanat tersebut, Kepala BPIP menginstruksikan seluruh kepala daerah agar selalu memastikan setiap kebijakan publik memiliki landasan nilai-nilai keadilan Pancasila.

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” demikian bunyi amanat Kepala BPIP tersebut.