Gubernur Luthfi Tegaskan Pentingnya Peran Pemda dalam Evaluasi Makan Bergizi Gratis di Jateng

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemda merupakan pihak yang jauh lebih memahami kondisi dan realitas di lapangan secara langsung.

“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Kamis, 5 Juni 2026.

Luthfi menjelaskan bahwa proses evaluasi MBG ini mencakup banyak aspek teknis. Selain memastikan kelancaran distribusi makanan, evaluasi juga harus menyentuh detail menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk memikul tanggung jawab bersama demi menyukseskan program tersebut. Oleh karena itu, Satuan Tugas (Satgas) tingkat kabupaten/kota wajib mengawal penuh jalannya program MBG di wilayah kerja mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Luthfi menyoroti bahwa menu MBG tidak mungkin seragam di semua tempat. Ia menyadari setiap daerah pasti memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, serta karakteristik gizi anak yang beraneka ragam.

Sebagai solusi, Gubernur Jateng ini mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk turun langsung mendampingi program MBG. Ia meyakini PKK mampu membantu memantau kesesuaian menu, kebiasaan makan anak-anak, serta tingkat penerimaan makanan oleh para pelajar.

Luthfi mengambil contoh suksesnya pendampingan PKK di wilayah Solo sebagai model yang bisa daerah lain tiru. Pendekatan keibuan dari anggota PKK terbukti jauh lebih relevan untuk merespons kebutuhan anak-anak di lapangan.

“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya.

Di hadapan peserta forum, Luthfi turut membeberkan capaian pelaksanaan MBG di wilayah Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan prioritas utama yang berjalan selaras dengan arahan pemerintah pusat.

“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengingatkan agar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program direktif Presiden tidak menjadi ajang mencari kesalahan. Ia meminta semua pihak menjadikan monev sebagai alat ukur untuk memperbaiki kebijakan.

Yusharto menambahkan, setiap program prioritas nasional wajib terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Langkah strategis ini akan memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dari sudut pandang legislatif, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memandang bahwa kesuksesan program nasional tidak cukup kita ukur dari sekadar rancangan kebijakan di tingkat pusat. Kita harus menguji program tersebut berdasarkan realitas pelaksanaannya di daerah.

“Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata dia.

Aria menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah garda terdepan yang mendengarkan keluhan warga dan memahami kondisi lapangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, evaluasi program pusat di tingkat daerah memegang peran krusial agar kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sebagai informasi, penyelenggara menggelar Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi progres 10 program direktif Presiden di berbagai daerah. Selain berfokus pada MBG, forum ini juga membahas berbagai isu strategis nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, hingga upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.