Rupiah Melemah, Begini Strategi Pemprov Jateng Lindungi UMKM

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus mengambil langkah strategis guna memastikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetap hidup dan beroperasi. Langkah ini menjadi respons cepat pemerintah dalam menyikapi kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini tengah melemah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk mengintensifkan program pendampingan bagi para pelaku usaha. Ia menilai UMKM berperan vital sebagai pilar utama ekonomi daerah, sehingga pemerintah perlu membina sektor ini secara konsisten. Harapannya, para pelaku usaha memiliki daya tahan ekstra dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi, terlebih jumlah UMKM di Jateng saat ini telah menyentuh angka 4,2 juta.

Luthfi memandang besarnya angka tersebut sebagai aset berharga untuk mengamankan stabilitas perekonomian daerah. Alhasil, pemerintah tidak sekadar menargetkan para pelaku usaha untuk bertahan hidup, tetapi juga memacu mereka agar segera naik kelas. Pemprov memfasilitasi peningkatan ini melalui berbagai dukungan nyata, mulai dari kemudahan akses modal, bimbingan intensif, inovasi kemasan produk, hingga strategi pemasaran yang lebih luas.

Pemerintah juga fokus meningkatkan standar kualitas produk agar UMKM lokal mampu bersaing secara global. Bentuk pendampingan tersebut meliputi perbaikan desain kemasan (packaging), perluasan jangkauan pasar, hingga upaya membuka jalan bagi produk-produk lokal agar berhasil menembus rantai pasar ekspor.

“UMKM merupakan backbone-nya (tulang punggung) ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita, sehingga selalu kita bina,” tegas Luthfi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, Luthfi menyadari bahwa Pemprov Jateng tidak mampu bergerak sendirian dalam mengatasi lonjakan harga bahan baku akibat merosotnya nilai rupiah. Pemerintah membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga jasa keuangan, institusi perbankan, hingga para pelaku usaha itu sendiri.

“Kita harus gandeng BI, kemudian OJK, kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” pungkasnya.