Pemprov Jateng Wajibkan SPPG Serap Telur dan Ayam Peternak Lokal untuk Program MBG

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap pasokan telur dan daging ayam dari peternak lokal demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini mengacu pada dokumen “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis”. Berbagai pihak menandatangani komitmen tersebut saat menggelar rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Jumat, 19 Juni 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), bersama asosiasi dan koperasi peternak merumuskan langsung kesepakatan penting ini.

Komitmen bersama tersebut memuat tiga poin utama. Pertama, penyelenggara MBG di Jawa Tengah harus menyajikan menu telur dan daging ayam masing-masing dua kali seminggu. Kedua, asosiasi serta koperasi peternak ayam petelur dan pedaging menjamin ketersediaan pasokan sesuai standar kualitas. Mereka juga akan mengirimkan bahan pangan tersebut secara langsung ke dapur mitra SPPG.

Ketiga, SPPG harus membeli bahan baku langsung dari asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah. Para pihak menetapkan harga beli telur sebesar Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, daging ayam karkas seharga Rp35.000 per kilogram, atau setara Rp20.000 per kilogram untuk berat hidup.

“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di sela acara.

Taj Yasin, yang juga memimpin Satgas MBG Jateng, menjelaskan bahwa skema ini bertujuan menata program MBG agar berjalan lebih terarah. Fokus utamanya mencakup standarisasi menu dan kelancaran rantai pasok bahan pangan.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi berupaya keras memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memastikan peternak lokal Jawa Tengah ikut merasakan manfaat ekonomi dari program ini.

“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” katanya.

Tokoh yang akrab dengan sapaan Gus Yasin ini menegaskan pentingnya pengaturan harga untuk mencegah ketimpangan harga di lapangan. Pemerintah akan mengawasi setiap transaksi agar selalu sesuai dengan harga acuan yang berlaku.

“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Yasin berjanji akan menyosialisasikan hasil komitmen ini kepada Satgas Percepatan MBG tingkat kabupaten/kota dan seluruh SPPG di Jawa Tengah. Tim pengawas juga siap memantau ketat penerapan kesepakatan ini di lapangan.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menilai kesepakatan ini menciptakan momentum tepat untuk menyeragamkan menu MBG pada seluruh dapur SPPG.

“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.

Tengku memandang langkah strategis ini sebagai bentuk intervensi nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar. Apalagi, para peternak sedang menghadapi tekanan berat akibat melimpahnya hasil panen telur dan ayam.

“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.

Pihak BGN bahkan mengancam akan menertibkan SPPG yang berani melanggar ketentuan. Penertiban ini berlaku tegas jika petugas menemukan praktik pembelian bahan baku yang harganya berada di bawah acuan pemerintah.

“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, merespons positif kebijakan ini karena berhasil menciptakan titik temu ideal antara pemerintah dan pelaku usaha ternak.

Ia merinci bahwa Jawa Tengah kini menampung populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor yang menghasilkan 2.200 ton telur per hari. Di sisi lain, tingkat konsumsi masyarakat Jawa Tengah hanya membutuhkan sekitar 1.400 ton per hari, sehingga pasar mengalami surplus produksi.

Mengingat jumlah SPPG mencapai 4.000 unit di Jawa Tengah, Suwardi memprediksi program MBG mampu menyerap sekitar 7% hingga 8% dari total produksi telur harian.

“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujarnya.

Mewakili sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jawa Tengah), Susilo, melaporkan realita anjloknya harga jual ayam hidup di tingkat peternak yang masih jatuh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp17 ribu, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over supply,” katanya.

Susilo sangat berharap penyerapan bahan baku melalui program MBG mampu menyusutkan angka kelebihan pasokan ayam secara signifikan. Dengan begitu, stabilitas harga jual di tingkat peternak bisa segera membaik.

“Intervensi ini membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik dan peternak tidak rugi,” ujarnya.