Langkah Nyata Gubernur Ahmad Luthfi Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di Jawa Tengah

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terus menggulirkan berbagai program dan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di wilayahnya. Langkah ini mencakup upaya pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kenaikan upah, hingga pemenuhan fasilitas kesejahteraan nonupah.

Komitmen tersebut mengemuka ketika Ahmad Luthfi menyambut kedatangan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di kantor Gubernur pada Senin (27/7/2026).

Salah satu kebijakan utama Luthfi adalah membentuk Satgas PHK yang bekerja secara preventif. Satgas ini akan langsung turun tangan saat sebuah perusahaan menunjukkan tanda-tanda masalah keuangan. Jika PHK terpaksa terjadi, tim ini bertugas mengawal dan memastikan perusahaan memenuhi seluruh hak pekerja, mulai dari pesangon, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, uang lembur, hingga kompensasi cuti.

Untuk urusan kesejahteraan nonupah, Ahmad Luthfi mengambil langkah nyata dengan memangkas tarif bus Trans Jateng khusus buruh, dari Rp2.000 menjadi hanya Rp1.000 per perjalanan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng juga aktif mendorong pengelola kawasan industri agar menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) gratis serta Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan.

Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga memfasilitasi pendirian Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera. Koperasi ini hadir untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Sebagai langkah awal, pemerintah mendirikan koperasi pertama di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang yang menjadi tempat mencari nafkah bagi sekitar 29 ribu pekerja.

Kebijakan pengupahan juga mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada para buruh. Ahmad Luthfi secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp2.327.386,07. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,28 persen dari tahun sebelumnya karena pemerintah menggunakan indeks alfa 0,90, yakni batas maksimal dalam aturan yang berlaku.

Di tengah pertemuan tersebut, Said Iqbal turut menyampaikan pesan khusus dari Presiden. Ia meminta pemerintah daerah agar bergerak cepat merespons setiap potensi PHK. Pemerintah harus aktif mencari tahu akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi terbaik yang mengutamakan perlindungan hak pekerja.

“Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah,” tegas Said Iqbal.

Ia menambahkan bahwa prinsip utama yang selalu Presiden tekankan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah keberpihakan kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan.

“Bahasa Presiden begini: kita harus melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat,” lanjutnya.

Secara lebih spesifik, Said Iqbal juga menyoroti kasus PHK yang menimpa para pekerja PT Victory Apparel Semarang. Ia mendesak semua pihak terkait untuk menyelesaikan perselisihan tersebut lewat ruang dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, manajemen perusahaan, dan perwakilan buruh.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi merinci bahwa krisis di PT Victory Apparel sangat berkaitan erat dengan rentetan masalah yang menghantam perusahaan. Kondisi finansial mereka terus tertekan akibat efek panjang pandemi Covid-19, bencana banjir bandang, hingga tren penurunan pesanan produk.

“Setelah melihat historinya, kayaknya memang terutama karena Covid, banjir bandang, dan kondisi keuangan perusahaan,” terang Ahmad Luthfi.

Strategi pendekatan preventif dalam mengurai benang kusut masalah ketenagakerjaan ini sebenarnya bukan hal baru bagi Ahmad Luthfi. Ia sudah sering menerapkan metode serupa sejak masih mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Tengah.

Ia memastikan bahwa setiap proses penanganan konflik akan selalu mengutamakan pendekatan persuasif. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah sebuah perselisihan industrial berujung menjadi sengketa hukum yang berlarut-larut.