JPO di Semarang Rusak Parah, DPRD Desak Pemkot Jangan Tunggu Jatuh Korban

NALARMEDIA.COM – Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, melontarkan sorotan tajam terhadap memburuknya kondisi sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayahnya. Banyak fasilitas penyeberangan publik tersebut kini berstatus rusak parah dan minim sentuhan perawatan dari pemerintah daerah.

Kritik keras ini muncul untuk merespons rentetan keluhan masyarakat mengenai struktur JPO yang mulai lapuk dan mengancam keselamatan para pejalan kaki. Beberapa kasus bahkan sempat viral di media sosial, khususnya potret memprihatinkan jembatan di kawasan Srondol dan Pasar Bulu. Agus melihat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang salah menerapkan skala prioritas dalam membangun fasilitas publik.

Politisi tersebut menilai Pemkot terlalu sibuk menggelontorkan anggaran untuk membangun taman-taman baru yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan mendesak warga. Akibatnya, pemerintah justru menelantarkan infrastruktur krusial seperti JPO yang berhubungan langsung dengan keselamatan nyawa masyarakat.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Di satu sisi giat membangun taman yang belum terlalu dibutuhkan, tetapi di sisi lain banyak JPO dibiarkan rusak,” ujar Agus, Jumat 28 Agustus 2026

Agus mengingatkan para pemangku kebijakan bahwa eksistensi JPO bukanlah sekadar pajangan untuk mempercantik estetika tata kota. Fasilitas ini memikul fungsi vital sebagai sarana penyelamat warga. Jika pemerintah terus membiarkan lantai jembatan keropos, atap bolong, hingga rangka besi termakan karat, maka ancaman kecelakaan fatal bisa sewaktu-waktu terjadi.

“Pemkot harus segera mendata dan memperbaiki JPO yang rusak agar aman dilalui. Jangan menunggu ada korban jiwa baru bertindak,” katanya.

Untuk mempercepat langkah penanganan, Agus mendesak Pemkot Semarang segera memanfaatkan momentum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Ia meminta eksekutif langsung menyuntikkan pos dana perbaikan fasilitas penyeberangan tersebut tanpa perlu menunda hingga pencairan tahun anggaran berikutnya.

“Mumpung saat ini masuk pembahasan anggaran perubahan, kegiatan perbaikan JPO harus segera dimasukkan agar terealisasi di akhir tahun,” ucapnya.

Menutup kritiknya, Agus menuntut Dinas Perhubungan (Dishub) beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merespons persoalan ini dengan bergerak cepat. Mereka wajib memprioritaskan agenda pemeliharaan seluruh infrastruktur penyeberangan agar warga Kota Semarang bisa kembali melangkah dengan aman dan nyaman.