Beri Apresiasi WTP, Fraksi PKB Dorong Pemkot Semarang Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBD

NALARMEDIA.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk terus memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi PKB menyampaikan dorongan tersebut melalui pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Meski memberikan sejumlah catatan evaluasi, Fraksi PKB tetap melayangkan apresiasi tinggi atas kinerja Pemkot Semarang. Mereka memuji keberhasilan pemerintah daerah yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, H. Ma’ruf, menilai pencapaian bergengsi tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah. Pemkot terbukti mampu menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan selalu taat pada aturan perundang-undangan.

“Kami mengapresiasi capaian WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Semarang. Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya, Senin (6/7/2026).

Fraksi PKB turut menyoroti deretan indikator positif selama masa pelaksanaan APBD 2025. Pemerintah berhasil membukukan realisasi pendapatan daerah hingga Rp5,82 triliun atau mencapai 92,50 persen dari target. Di sisi lain, Pemkot juga sukses menyerap belanja daerah sebesar Rp5,75 triliun atau 88,97 persen.

Kinerja Pemkot Semarang bahkan sukses melampaui target pada beberapa sumber PAD. Pencapaian maksimal ini terlihat jelas pada sektor pajak reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga kelompok lain-lain PAD yang sah.

Kendati demikian, Sekretaris Fraksi PKB, H. Syaiful Bahri, melihat masih banyak celah yang bisa pemerintah manfaatkan untuk menggenjot penerimaan daerah. Ia secara khusus menyoroti kinerja sejumlah sektor pajak dan retribusi penyumbang PAD yang realisasinya belum optimal.

Syaiful menyarankan pemerintah untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor krusial. Beberapa di antaranya meliputi pajak air tanah, pajak jasa parkir, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Lebih lanjut, Fraksi PKB menyoroti struktur pendapatan Kota Semarang yang sejauh ini masih sangat bergantung pada suntikan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemkot harus segera mengantisipasi kondisi rentan ini dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan lokal agar kapasitas fiskal daerah menjadi semakin mandiri.

PKB menuntut pemerintah untuk bergerak lebih agresif mengelola aset-aset daerah dan memacu kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemkot juga perlu memperluas basis wajib pajak dan memperketat sistem pemungutan retribusi di lapangan.

Dalam kacamata fraksi, pemerintah juga harus memberi atensi khusus pada penyerapan belanja modal yang baru menyentuh angka 86,36 persen. PKB mengingatkan bahwa belanja pembangunan wajib menempati urutan prioritas karena berimbas langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan laju pertumbuhan ekonomi wilayah.

Fraksi ini juga mendesak pihak eksekutif untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp240,71 miliar secara lebih efektif. Pemerintah harus mengarahkan dana segar ini untuk menyokong program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan proyek pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan komitmen mereka untuk mendukung pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mereka berharap Pemkot Semarang menjadikan seluruh catatan ini sebagai bahan evaluasi untuk mendongkrak kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan APBD agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya.