Bupati Sukoharjo Terjaring OTT KPK, Gubernur Luthfi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal. Hal ini ia tegaskan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas lembaga antirasuah tersebut. Ia sepakat dengan segala upaya penegakan hukum KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Tengah.

Meski demikian, orang nomor satu di Jateng ini juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa penangkapan tersebut. Ia mengingatkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas wajib berawal dari keteladanan seorang pemimpin daerah.

“Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan clear dan good government. Untuk itu berangkatnya dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri tauladan,” kata Luthfi di sela acara Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Luthfi menerangkan bahwa seluruh pejabat publik harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten. Penerapan ini mencakup penggunaan wewenang jabatan, pengelolaan alokasi anggaran daerah, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pemerintah daerah wajib menjalankan seluruh proses birokrasi secara transparan, akuntabel, dan berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku. Ia sangat berharap seluruh pejabat pada berbagai tingkatan birokrasi benar-benar mengimplementasikan prinsip tersebut dalam keseharian tugas mereka.

Merespons situasi darurat pasca-OTT, Luthfi segera menginstruksikan tim khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk turun langsung ke Pemkab Sukoharjo. Tim ini akan memberikan pendampingan manajerial guna menjamin pelayanan masyarakat tidak mengalami kendala.

“Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Sebagai informasi tambahan, tim penyidik KPK menggelar giat OTT di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Satgas KPK mengamankan dan membawa beberapa pihak untuk menjalani pemeriksaan intensif, di mana salah satu dari pihak yang terjaring adalah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.