Daftar Lokasi Perbaikan Jalan Pemprov Jateng Tahun 2026, Cek Selengkapnya

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mempercepat perbaikan jalan provinsi di berbagai wilayah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi para pengguna jalan.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pemprov akan meningkatkan kualitas jalan di sejumlah ruas pada tahun anggaran 2026. Ruas-ruas tersebut meliputi Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Brigjend Sudiarto, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Todanan-Ngawen, Demak-Godong, Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu, Kuwu-Galeh, Galeh-Ngrampal, Sirampog-Bumiayu, Pembangunan Jalur Penyelamat (Kalijambe), serta Batas Kota Salatiga-Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan.

Selain peningkatan kualitas, Pemprov Jateng juga merehabilitasi jalan di ruas Pati-Tayu, Pati-Kayen-Sukolilo, Jepara-Kudus, Patikraja-Kaliori, Sidareja-Cukangleusleus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro, Ngadirojo-Biting/perbatasan Jatim, Ngadirojo-Giriwoyo, Wonogiri-Manyaran-Blimbing, Sapuran-Kepil, Bandungsari-Panangapan, hingga Bandungsari-Salem.

Tidak hanya fokus pada jalan, Pemprov Jateng mengagendakan penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten (Karangwuni-Batas DIY). Pada tahun yang sama, pihak dinas juga merehabilitasi beberapa jembatan penting, seperti Jembatan Lusi Putat (lingkar utara Purwodadi), Jembatan Jurang Gowang (Kutoarjo-Bruno, Purworejo), Jembatan Kalidawe (Parakan-Patean), dan Jembatan Krompeng (Kajen-Batang).

Di samping proyek-proyek besar tersebut, Pemprov Jateng berkomitmen menjalankan pemeliharaan rutin untuk jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar di 173 ruas, serta merawat jembatan provinsi sepanjang 26.445,77 meter.

Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengonfirmasi bahwa salah satu titik prioritas perbaikan selama tahun 2026 berada di ruas jalan Raya Randublatung-Cepu, Kabupaten Blora. Proyek dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar ini saat ini telah memasuki tahapan pelelangan.

Henggar menjelaskan bahwa hitungan awal mengarahkan alokasi dana Rp5,276 milar tersebut untuk membenahi kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar beberapa waktu lalu.

Sebagai catatan, pada tahun 2025 lalu, pemerintah telah menangani ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan menggunakan anggaran senilai Rp19,92 miIiar.

Guna memaksimalkan hasil, Pemprov Jateng tidak hanya mengandalkan APBD provinsi, melainkan juga mengusulkan perbaikan jalan di Kabupaten Blora lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menginstruksikan seluruh jajarannya agar bergerak cepat merespons setiap keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di daerah mereka.

Ia menilai bahwa keluhan-keluhan warga yang viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi penting agar instansi terkait bertindak lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Luthfi juga menggarisbawahi pentingnya mutu hasil akhir dalam setiap perbaikan jalan dan melarang keras pengerjaan infrastruktur secara sembarangan.

“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.

Selain itu, ia menghendaki agar ruas jalan dengan tingkat kerusakan parah mendapatkan prioritas utama dalam penanganan.

“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.

Di samping memaksimalkan dana daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran mengawal ketat usulan bantuan dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian terkait maupun DPR RI, demi mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.

Terakhir, Pemprov Jateng mengapresiasi dan berterima kasih atas seluruh kritik serta masukan konstruktif dari warga. Partisipasi aktif ini menjadi pilar penting kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima di berbagai sektor mulai dari infrastruktur, sandang, pangan, papan, hingga pendidikan dan kesehatan. (*)