Jateng Gencar Perkuat Literasi Keuangan hingga Pelosok Desa demi Berantas Pinjol Ilegal dan Judi Online

NALARMEDIA.COM – Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan hingga ke pelosok desa.

Upaya strategis ini bertujuan membentengi masyarakat dari ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal, jeratan rentenir, dan bahaya judi online, sembari membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kemudahan akses keuangan memegang peranan vital dalam mendongkrak perekonomian daerah.

“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis 18 Juni 2026.

Luthfi juga menyoroti kebutuhan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap fasilitas pembiayaan yang aman untuk memajukan bisnis mereka.

“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai kompleksitas tantangan literasi keuangan di era digital. Ia menyoroti bagaimana perkembangan teknologi justru mempermudah masyarakat mengakses pinjaman ilegal maupun situs judi online, di samping masih adanya keraguan warga terhadap layanan bank formal.

“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno usai kegiatan.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah daerah wajib mendorong edukasi keuangan secara lebih masif hingga ke akar rumput agar warga memahami cara menggunakan layanan keuangan yang resmi dan terlindungi regulasi.

“OJK sudah menggandeng teman-teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi lebih masif lagi sampai ke pelosok-pelosok desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menguraikan fokus utama TPAKD pada tahun 2026. Pihaknya memprioritaskan pembiayaan produktif untuk sektor pangan, peningkatan literasi keuangan, digitalisasi daerah, serta kolaborasi antarlembaga industri jasa keuangan.

“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Hidayat.

Data asesmen OJK mencatat tren positif pada perekonomian Jawa Tengah. Sepanjang triwulan I tahun 2026, ekonomi daerah ini berhasil tumbuh menembus angka 5,89 persen secara tahunan, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di level 5,61 persen. Sektor penyaluran kredit pertanian, kehutanan, dan perikanan turut menorehkan pertumbuhan sebesar 2,32 persen, dengan total kredit UMKM menembus angka Rp206,54 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, turut menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung ekosistem keuangan yang inklusif. Bank Indonesia terus memperluas sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST di tengah masyarakat.

“Kami akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov dan OJK untuk meningkatkan akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berbagai inisiatif TPAKD Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir terbukti membuahkan hasil memuaskan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) sukses merangkul sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan literasi. Selain itu, program Ayo Jateng Menabung berhasil mencatatkan 8,6 juta rekening pelajar dengan total nilai simpanan mencapai Rp1,8 triliun.

Tidak berhenti di situ, program Kredit Melawan Rentenir juga mencetak angka outstanding hingga Rp1,45 triliun dan membantu lebih dari 75 ribu debitur. Di sektor penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah berhasil mendistribusikan dana senilai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta pelaku usaha.