Mentan Amran Siapkan Bantuan Alsintan untuk Buruh Tani, Pengajuan Bakal Dipermudah

NALARMEDIA.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan perubahan regulasi agar buruh tani di seluruh Indonesia dapat mengakses bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Selama ini, buruh tani dinilai masih menghadapi kendala regulasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah seperti traktor, combine harvester, hingga alat tanam.

Amran mengatakan pemerintah akan menyederhanakan aturan agar bantuan alsintan dapat lebih cepat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Banyak saudara-saudara kita buruh tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh karena kebijakan, karena regulasi yang ada. Insyaallah kami kembali ke Jakarta, kami ubah regulasi. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine, alat tanam, dan seterusnya,” kata Amran, dikutip Selasa (11/8/2026).

Pengajuan Bantuan Alsintan Bakal Dipermudah

Selain mengubah regulasi, Amran juga meminta mekanisme pengajuan bantuan alsintan tidak terlalu dibebani proses administrasi.

Menurutnya, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat diberi kewenangan lebih besar untuk mengusulkan bantuan karena mengetahui kondisi petani di wilayah masing-masing.

“Tanda tangannya nggak usah ribet, cukup PPL. Kami terima tanda tangan PPL, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya. Mereka membutuhkan saat ini,” ujarnya.

Amran menegaskan pemerintah harus bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurutnya, pelayanan kepada petani tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang panjang.

“Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan: layani, titik. Nggak usah basa-basi,” tegasnya.

Amran Cek Lahan Pertanian Terdampak Kekeringan

Dalam kunjungannya ke Gresik, Jawa Timur, Amran juga mengecek langsung lahan pertanian yang dilaporkan terdampak kekeringan dengan luas lebih dari 200 hektare.

Pemerintah kemudian memberikan bantuan pompa untuk menangani kebutuhan air secara cepat. Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan kolam retensi guna mengantisipasi persoalan kekeringan yang berulang.

“Kami langsung cek lapangan karena terdengar ada kekeringan 200 hektare lebih. Sekecil apa pun persoalannya, kalau kita bisa memberikan solusi di lapangan, harus kita selesaikan,” katanya.

Kementerian Pertanian juga siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) apabila terdapat persoalan lahan dalam pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

Amran kembali menegaskan bahwa bantuan pertanian harus dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, termasuk buruh tani.

“Buruh tani juga harus bisa mendapatkan bantuan. Jangan karena regulasi, mereka tidak tersentuh. Kalau rakyat membutuhkan dan kita bisa bantu, kita bantu,” pungkasnya.(**)