Alarm Keras dari Jateng! Ahmad Luthfi Gandeng KPK, Kepala Daerah Diminta Tak Main-Main Soal Integritas
Alarm Keras dari Jateng! Ahmad Luthfi Gandeng KPK, Kepala Daerah Diminta Tak Main-Main Soal IntegritasNALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan langsung kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD. Langkah ini digagas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai respons atas maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat di daerahnya.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026), dengan menghadirkan seluruh bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Turut hadir Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng Sumanto, Sekda Jateng Sumarno, serta jajaran pimpinan OPD.
Dalam forum itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti memberikan penguatan terkait strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sebagai bentuk komitmen nyata, seluruh peserta juga menandatangani pakta integritas yang menegaskan tekad bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pejabat publik. Ia berharap pembinaan dari KPK dapat menjadi pedoman agar para kepala daerah tidak tergelincir dalam praktik menyimpang.
“Saya berharap upaya pencegahan bisa menjadi prioritas utama. Penindakan adalah langkah terakhir. Kami butuh arahan dan pengawalan agar tidak keluar dari jalur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi pribadi. Menurutnya, tanggung jawab atas tindakan korupsi tidak bisa dibebankan kepada institusi.
“Kalau melanggar, itu tanggung jawab masing-masing. Hukum itu berlaku personal, bukan kolektif,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai, langkah Gubernur Jawa Tengah ini menjadi upaya penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah korupsi sejak dini.
Fitroh menyebut, intensitas penanganan kasus korupsi di Jawa Tengah menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan sisi pencegahan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat menekan potensi pelanggaran.
“Ini langkah yang sangat baik. Dengan edukasi yang berkelanjutan dan kerja sama yang kuat, potensi perilaku koruptif bisa ditekan,” katanya.
Ia menambahkan, KPK terus melakukan pemantauan ke berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, komitmen yang telah disepakati melalui pakta integritas harus benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar seremoni.
“Yang terpenting adalah implementasi. Jangan sampai komitmen ini hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
