Tembus 3 Besar Peringkat Nasional, Indeks Demokrasi Jawa Tengah Tahun 2025 Lampaui Capaian Nasional

NALARMEDIA.COM – Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan keberhasilannya meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2025. Jawa Tengah sukses mencatatkan skor 86,72, atau naik 0,88 poin dari tahun sebelumnya, yang sekaligus mengantarkan provinsi ini meraih peringkat ketiga di tingkat nasional.

Fakta ini terungkap saat berlangsungnya acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang mengangkat tema Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional. Acara ini berlangsung di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima Semarang, pada Kamis, 21 Mei 2026.

“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di sela menghadiri acara tersebut.

Taj Yasin menegaskan bahwa lonjakan peringkat ini bukan sekadar hasil kerja keras pemerintah daerah semata. Ia menyebut keterlibatan aktif masyarakat dalam merawat ruang demokrasi turut memainkan peran krusial.

“Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.

Ia memaparkan, keterbukaan akses layanan publik dan mudahnya masyarakat menjangkau ruang pengaduan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi faktor utama yang mendongkrak capaian IDI Jawa Tengah.

Taj Yasin memandang kritik, saran, maupun laporan dari warga sebagai pilar penting untuk mempertajam kualitas demokrasi. Pemerintah selalu membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar bisa memahami persoalan nyata yang terjadi di lapangan.

“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.

Walau berhasil mencatat prestasi apik, Taj Yasin menyadari bahwa Jawa Tengah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, khususnya di sektor ekonomi. Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku usaha untuk ikut berkontribusi memperkuat kualitas demokrasi dengan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Jawa Tengah menembus tiga besar nasional.

Lodewijk menilai pencapaian ini membuktikan berjalannya kompetisi yang sehat antar daerah dalam memajukan kualitas demokrasi dan pembangunan.

“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.

Namun, Lodewijk juga menyoroti fakta bahwa tren positif di tingkat daerah ini tidak sejalan dengan capaian nasional. Nilai IDI tingkat nasional tahun 2025 justru merosot 1,62 poin, turun dari angka 79,81 (2024) menjadi 78,19 (2025). Angka ini masih berada di bawah target pembangunan nasional yang pemerintah patok pada kisaran 81,69 hingga 85,23.

“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.

Lodewijk menguraikan bahwa perjalanan IDI nasional selama sepuluh tahun terakhir selalu menunjukkan dinamika fluktuatif. Indeks ini sempat stagnan pada rentang 2009-2013, lalu melonjak naik pada 2014-2019, anjlok ketika pandemi 2020 melanda, kembali merangkak naik pada 2021-2022, dan terus berfluktuasi sampai tahun 2025.

Atas dasar itu, ia berharap forum evaluasi nasional ini tidak hanya berhenti sebagai acara seremonial, tetapi benar-benar berfungsi sebagai langkah awal untuk membenahi kualitas demokrasi secara mendalam dan substantif.

“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, menyoroti bahwa kualitas demokrasi saat ini telah menjadi tolok ukur resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik untuk rencana jangka menengah maupun panjang.

Sonny mengungkapkan bahwa pemerintah kini telah mengintegrasikan IDI ke dalam dokumen RPJMN, RPJPN, hingga RPJMD daerah. Hal ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi memegang peran kunci dalam memandu arah pembangunan Indonesia menuju Visi 2045.

“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.

Menurut Sonny, tantangan terbesar demokrasi di Tanah Air sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). BPS menemukan korelasi kuat di mana daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi selalu mencatatkan indeks demokrasi yang unggul.

Sebaliknya, daerah yang terjebak dalam tingkat kemiskinan tinggi umumnya menunjukkan kualitas demokrasi yang memprihatinkan.

“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.

Sonny meyakini bahwa iklim demokrasi yang sehat mensyaratkan kehadiran masyarakat yang kritis, teredukasi, dan sejahtera. Itulah mengapa pemerintah memandang pembangunan manusia sebagai fondasi esensial untuk mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia.

Menutup penjelasannya, Sonny berpesan agar seluruh elemen masyarakat mencegah praktik politik identitas yang kerap menjadi pemicu perpecahan. Ke depan, penguatan demokrasi harus terarah pada nilai inklusivitas, perbaikan komunikasi publik, dan pelibatan aktif masyarakat dalam merumuskan setiap kebijakan.

“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.