Kadisdukcapil Semarang Yudi Hardianto klarifikasi video viral pegawai magang diduga main game. NALARMEDIA.COM – Jagat media sosial kembali heboh dengan beredarnya sebuah rekaman video viral. Rekaman amatir tersebut memperlihatkan seorang petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang yang warganet curigai sedang asyik bermain game online di tengah jam pelayanan masyarakat.
Menanggapi kehebohan publik tersebut, Kepala Disdukcapil Kota Semarang, Yudi Hardianto Wibowo, segera turun tangan. Ia memberikan penjelasan resmi untuk meluruskan kronologi dan fakta sebenarnya di balik video yang memicu kontroversi itu.
Yudi secara tegas menyatakan bahwa sosok di dalam video viral tersebut bukanlah pegawai tetap instansinya. Pria tersebut berstatus sebagai petugas magang yang mendapat tugas khusus untuk menjaga loket layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Lebih lanjut, ia mengklarifikasi bahwa perangkat komputer di meja petugas magang tersebut memiliki fungsi yang sangat spesifik. Disdukcapil tidak menggunakan komputer itu untuk mencetak maupun menerbitkan dokumen kependudukan utama seperti KTP, akta kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK).
“Itu petugas magang yang membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Bukan petugas yang melayani penerbitan dokumen kependudukan,” kata Yudi.
Yudi membeberkan bahwa sistem layanan IKD telah menerapkan standar keamanan informasi internasional ISO 27001 yang sangat ketat. Pengaturan sistem ini memaksa komputer untuk menutup sesi atau logout secara otomatis apabila pengguna membiarkannya tanpa aktivitas selama 30 detik.
Ketatnya aturan keamanan (timeout) tersebut mengharuskan petugas magang untuk terus menggerakkan kursor tetikus (mouse) secara berkala. Langkah ini ia tempuh demi menghindari kewajiban memasukkan kata sandi (login) yang harus ia ulangi berkali-kali.
“Karena timeout-nya hanya 30 detik, kalau tidak digunakan akan otomatis logout. Anak magang itu punya cara supaya tidak terus-menerus login lagi, yakni membuka halaman tertentu,” ujarnya.
Kepala Disdukcapil ini tidak menampik fakta bahwa sang petugas magang memang membuka sebuah laman game online. Namun, ia memberikan jaminan bahwa petugas tersebut tidak memainkan permainan itu, melainkan sekadar menjadikannya alat pancingan agar sistem membaca adanya aktivitas sehingga layar komputer tetap aktif.
“Yang dibuka memang halaman game, tetapi bukan dimainkan. Hanya dibuka supaya sistem membaca komputer masih aktif dan tidak logout otomatis,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, Yudi menjelaskan bahwa komputer loket administrasi reguler memiliki batas waktu logout yang sedikit lebih panjang, yakni 60 detik. Selain itu, petugas loket reguler menggunakan komputer mereka secara terus-menerus untuk melayani warga, sehingga perangkat-perangkat tersebut nyaris tidak pernah mengalami mati otomatis.
“Kalau komputer pelayanan dokumen lainnya digunakan terus, jadi hampir tidak pernah timeout. Yang viral itu khusus komputer aktivasi IKD,” katanya.
Yudi kembali memberikan garansi bahwa tindakan taktis petugas magang tersebut sama sekali tidak mengganggu kualitas pelayanan publik di instansinya. Ia menyebutkan bahwa loket aktivasi IKD memang tidak selalu dipadati oleh antrean pemohon jika membandingkannya dengan loket pencetakan dokumen fisik.
Pemerintah Kota Semarang sendiri kini telah mendorong integrasi pelayanan agar sebagian besar pengurusan dokumen kependudukan berjalan secara digital. Transformasi ini mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan keperluan administrasi mereka secara mandiri.
“Sekarang masyarakat bisa mengurus banyak dokumen secara mandiri melalui aplikasi Sidenok atau menggunakan IKD. Tidak harus datang ke kantor,” ujarnya.
Yudi turut meluruskan persepsi publik tentang kondisi ruang tunggu Disdukcapil yang sering kali terlihat sangat padat setiap harinya. Ia mengungkap fakta bahwa rata-rata jumlah warga yang datang secara tatap muka ke kantor sebenarnya hanya berkisar 300 orang per hari.
Di sisi lain, produktivitas Disdukcapil tetap sangat tinggi karena jajarannya mampu menyelesaikan sekitar 1.500 dokumen setiap hari. Angka fantastis ini bisa tercapai lantaran sebagian besar masyarakat sudah beralih mengajukan permohonan mereka secara daring (online).
“Kalau dilihat ruangannya memang ramai, tetapi rata-rata yang datang sekitar 300 orang. Sementara dokumen yang kami selesaikan mencapai 1.500 setiap hari. Artinya sekitar 1.200 layanan diproses tanpa masyarakat datang ke kantor,” pungkasnya.