Jelang Muktamar Ke-35 NU, Para Kiai Jateng Minta Pemerintah Tak Cawe-Cawe

NALARMEDIA.COM – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama, KH M. Furqon, mewakili para kiai di Jawa Tengah, mengingatkan pemerintah agar menjaga jarak yang sehat dari seluruh proses kontestasi internal NU. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan tidak ada kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah maupun sumber daya aparat negara yang digunakan untuk memengaruhi pilihan para peserta Muktamar.

Peringatan itu disampaikan menyusul munculnya berbagai informasi dan kegelisahan di kalangan warga NU mengenai pertemuan, undangan, serta komunikasi yang melibatkan pejabat pemerintah dengan pengurus NU menjelang Muktamar. Salah satunya adalah keberatan yang disampaikan Rais PCNU Garut terkait undangan Gubernur Jawa Barat kepada sejumlah Rais PCNU menjelang pelaksanaan Muktamar.

“Kami berharap pemerintah tidak cawe-cawe. Muktamar adalah rumah tangga Nahdlatul Ulama. Biarkan para kiai, pengurus wilayah dan cabang menentukan sendiri siapa yang mereka percaya memimpin NU. Pemerintah cukup menjadi sahabat NU, bukan menjadi pemain dalam kontestasi NU,” kata KH M. Furqon, Rais Syuriyah PCNU Temanggung.

Menurut KH. M Furqon, kedekatan NU dengan pemerintah merupakan sesuatu yang baik sepanjang ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan umat dan bangsa. Namun hubungan baik tersebut tidak boleh berubah menjadi mobilisasi kekuasaan untuk memenangkan atau mengalahkan figur tertentu.

“Kementerian adalah alat negara, bukan alat kandidat. Aparat adalah alat negara, bukan alat kontestasi. Anggaran, fasilitas, jabatan dan kewenangan pemerintah juga bukan instrumen untuk mengarahkan suara Muktamirin,” kata Kiai Misbah, Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal.

Ia dan para kiai meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh jajaran pemerintahan bersikap netral. Ia menilai komitmen tersebut penting agar Muktamar NU berlangsung bermartabat dan tidak meninggalkan kesan bahwa hasil forum tertinggi organisasi keagamaan itu ditentukan oleh kekuatan di luar NU.

“Kami percaya Presiden mempunyai kepentingan agar NU tetap besar, mandiri dan bermartabat. Justru karena itu, kami berharap Presiden mengingatkan seluruh pembantunya: jangan membawa kementerian, fasilitas pemerintah ataupun jaringan kekuasaan masuk terlalu jauh ke gelanggang Muktamar,” katanya.

Menurut dia, hal yang perlu dihindari bukan hanya intervensi langsung. Pengondisian melalui undangan pejabat, fasilitasi yang diberikan secara selektif, tekanan birokratis, pengerahan jaringan pemerintahan maupun keterlibatan aparat yang dapat dipersepsikan berpihak juga harus dicegah.

“Sekalipun dilakukan dengan alasan silaturahmi, momentumnya harus dijaga. Sepuluh hari menjelang Muktamar tentu berbeda dengan hari-hari biasa. Pejabat publik harus memiliki kepekaan agar tindakannya tidak menimbulkan persepsi sedang mengondisikan pilihan organisasi,” kata KH Fauzan, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang.

Ia mengingatkan NU memiliki pengalaman sejarah mengenai rumitnya hubungan antara kekuasaan negara dan proses internal organisasi. Karena itu, Muktamar Ke-35 yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang, semestinya menjadi momentum menunjukkan kedewasaan NU sekaligus kedewasaan pemerintah dalam menghormati independensi masyarakat sipil. Bahwa sikap tersebut bukan sikap anti-pemerintah.

NU tetap harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga negara, memperkuat masyarakat, pendidikan, ekonomi umat dan kehidupan keagamaan. Tetapi kemitraan tersebut justru akan semakin kokoh apabila masing-masing pihak menghormati batas kewenangannya.

“NU tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kita ingin bergandengan tangan membangun bangsa. Tetapi bergandengan tangan bukan berarti pemerintah menentukan isi rumah tangga NU. Silakan pemerintah bersahabat dengan semua kandidat, tetapi jangan menjadi tim sukses salah satu kandidat,” tegasnya.

KH. M Furqon juga mengajak seluruh kandidat dan tim pendukung untuk tidak menyeret institusi negara ke dalam persaingan Muktamar.

“Kalau ingin mendapatkan mandat, datanglah kepada para kiai, PW dan PC. Sampaikan gagasan, rekam jejak dan program. Jangan berlomba mencari dukungan kekuasaan. Yang diperebutkan adalah kepercayaan warga NU, bukan restu birokrasi,” katanya.

Ia berharap Muktamar berlangsung sebagai musyawarah besar para kiai dan Nahdliyin, bebas dari tekanan, transaksi kekuasaan maupun campur tangan pihak luar.

“Biarkan Muktamar menjadi milik NU. Pemerintah menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan, bukan menentukan arah pilihan. Siapa pun yang menang harus lahir dari kehendak Muktamirin. Dengan begitu, yang menang bukan hanya seorang calon Ketua Umum, tetapi marwah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya. (**)