Muktamar Ke-35 NU Resmi Digelar, Kiai Sepuh Wanti-Wanti Pemerintah Jangan Lakukan Intervensi

NALARMEDIA.COM – Perhelatan akbar Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi bergulir mulai hari ini, Kamis (27/8/2026). Panitia memusatkan forum permusyawaratan tertinggi organisasi ini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Membuka acara bersejarah tersebut, barisan ulama sepuh langsung mengeluarkan maklumat tegas yang meminta jajaran pemerintah untuk menahan diri dan tidak mencampuri urusan pemilihan susunan kepengurusan PB NU, terkhusus perebutan kursi Ketua Umum.

Sejumlah kiai khos (sepuh) hadir secara langsung untuk menyuarakan seruan moral ini. Tokoh ulama yang tampak hadir mengawal muktamar meliputi Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, dan KH Mu’adz Thohir. Turut mendampingi pula KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Muhibbul Aman Aly, KH Nurul Yaqin Ishaq, KH Ali Akbar Marbun, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyiddin Ishaq, KH Said Aqil Siroj, hingga KH Ahmad Mustofa Bisri.

Menyoroti agenda krusial pemilihan pimpinan, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengingatkan seluruh pemilik suara untuk merawat independensi mereka. Ia meminta para peserta muktamar menutup rapat celah pengaruh luar dan senantiasa memegang teguh tanggung jawab moral organisasi.

“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” kata Ma’ruf.

Tokoh agama sekaligus tokoh bangsa tersebut juga memperingatkan adanya ancaman konsekuensi spiritual di balik setiap keputusan politik peserta. Ia menegaskan, tindakan mencampakkan sosok calon pemimpin yang lebih kompeten demi mengejar kepentingan pragmatis merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap nilai dasar jam’iyah.

“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” ujarnya.

Menanggapi isu liar mengenai potensi cawe-cawe kekuasaan, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia ini menaruh keyakinan penuh terhadap netralitas Istana. Ia meyakini aparat maupun pejabat Istana Presiden tidak akan menyusup ke ranah internal organisasi atau menyuntikkan dukungan gelap kepada figur tertentu.

“Muktamar ini yang kami dengar, mereka juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU,” ujar Ma’ruf.

Lebih lanjut, Ma’ruf kembali menegaskan kepercayaannya terhadap komitmen utuh pemerintah dalam menjaga marwah demokrasi di tubuh Nahdlatul Ulama.

“Jangan sampai ada Muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak, dipengaruhi pihak tertentu, ada isu restu Istana misalnya. Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” tegas Ma’ruf.

Kesepakatan para ulama ini kemudian mengkristal dalam tujuh poin tausiyah resmi. Rais Syuriyah PBNU, KH Muhibbul Aman Aly, mewakili barisan kiai sepuh membacakan rumusan maklumat tersebut. Melalui tausiyah itu, para ulama mendesak panitia untuk membersihkan ruang muktamar dari segala bentuk praktik transaksional maupun rekayasa politik kotor.

“Muktamar Nahdlatul Ulama bukanlah semata-mata arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah,” ujar KH Muhibbul Aman Aly.

KH Muhibbul kembali meluruskan hakikat dari penyelenggaraan musyawarah lima tahunan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini agar tidak melenceng dari tujuan utamanya.

“Muktamar ke-35 NU adalah forum permusyawaratan para ulama dan para pemegang amanat jam’iyah yang harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi adab… Karena itu, Muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji, transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, ataupun cara-cara lain yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jam’iyah,” ujar Muhib.

Demi melindungi kedudukan peserta sebagai pemegang kedaulatan mutlak, Muhib melarang keras segala upaya yang mengarah pada pengondisian suara secara sistematis.

“Kedaulatan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengondisian, ataupun rekayasa yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan Muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya,” tegas Muhib.

Lewat dokumen tausiyah yang sama, barisan kiai menitipkan amanah dan kepercayaan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap Kepala Negara mampu mendisiplinkan jajaran pemerintahannya agar konsisten menghormati kemandirian NU. Jika kelak terbukti ada menteri atau pejabat yang bermanuver melancarkan intervensi, para kiai menuntut Presiden untuk menjatuhkan sanksi tegas.

Para ulama bahkan menyatakan kesiapan penuh untuk menghadap Presiden secara langsung demi menyampaikan keprihatinan ini, guna merawat kehormatan pemerintah sekaligus mengawal muruah organisasi. Di tengah ketatnya seruan etika ini, suhu bursa persaingan calon Ketua Umum PBNU justru mulai memanas. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membocorkan sejumlah nama kandidat yang kini santer beredar di akar rumput. Nama-nama tersebut meliputi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Kikin, hingga sang petahana KH Yahya Cholil Staquf.

Sementara itu, untuk penentuan posisi Rais Aam, panitia berencana tetap mempertahankan mekanisme pemilihan murni melalui tim sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Pengurus menempuh skema ini untuk menjamin proses pengangkatan pucuk pimpinan kerohanian NU terbebas dari berbagai gesekan kepentingan politik praktis.