BGN Coret 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima Makan Bergizi Gratis

NALARMEDIA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan merombak ulang daftar sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah resmi mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat. Sebagai gantinya, BGN akan memprioritaskan perluasan program ini untuk menyasar wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah-daerah yang mencatatkan angka stunting sangat tinggi.

Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan alasan mendasar di balik pencoretan ribuan sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa mayoritas institusi yang tercoret berstatus sebagai sekolah swasta bertaraf internasional serta lembaga pendidikan yang sudah memiliki kemandirian finansial untuk membiayai operasional mereka sendiri.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).

Dalam melakukan pemutakhiran data penerima ini, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Tim gabungan sukses memetakan lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga berbagai institusi pendidikan keagamaan lainnya.

Dari total pemetaan raksasa tersebut, pemerintah mencatat lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah menikmati layanan MBG. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki sisa pekerjaan rumah untuk menjangkau sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum tersentuh program gizi ini.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelasnya.

Menanggapi sisa kuota tersebut, Sudaryono mengingatkan bahwa sekolah-sekolah yang belum mendapat jatah MBG tidak akan otomatis langsung masuk ke dalam daftar penerima baru. BGN akan menerjunkan tim untuk melakukan investigasi dan pemetaan mendalam guna menentukan skala prioritas perluasan layanan secara akurat.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ucap dia.

Saat ini, BGN memberikan perhatian khusus untuk menyoroti wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil pendataan terbaru BGN, sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua provinsi kawasan timur Indonesia tersebut masih belum mencicipi layanan MBG.

“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

Demi mempercepat pemenuhan target perluasan tersebut, BGN berencana membangun lebih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah prioritas. Namun, pemerintah tidak akan membuka dapur-dapur gizi ini secara serentak, melainkan secara bertahap dengan mengukur tingkat kebutuhan dan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” tutur Sudaryono.

Menutup keterangannya, BGN menjamin proses perluasan program andalan pemerintah ini akan terus mengedepankan tiga aspek utama: keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan ketepatan sasaran penerima.

“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.