Ahmad Luthfi Tekankan Peserta PKN: Pulang Bawa Terobosan, Bukan Sekadar Sertifikat

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII untuk melahirkan terobosan kreatif. Ia menargetkan gagasan segar tersebut mampu merombak sistem birokrasi di instansi dan daerah asal masing-masing peserta.

Luthfi menegaskan bahwa program pelatihan kepemimpinan ini tidak boleh sekadar menjadi ajang berburu sertifikat atau prasyarat administratif untuk naik jabatan. Pemerintah menuntut setiap peserta mampu mengeksekusi ide perubahan yang memberikan dampak positif secara nyata.

“Harapannya setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi seusai membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin 3 Agustus 2026.

Laporan resmi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mencatat 51 abdi negara mengikuti agenda strategis ini. Rinciannya mencakup 11 perwakilan dari tingkat kementerian dan lembaga, yakni Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (4 orang), Kementerian Hukum dan HAM (5), serta Kementerian Transmigrasi dan BIN yang masing-masing mengirimkan satu delegasi.

Sementara itu, utusan dari pemerintah daerah meliputi Pemprov Jawa Tengah (2 orang), Pemprov Riau (1), Kota Ambon (17), Kota Manado (2), Kabupaten Tambrauw (2), Puncak Jaya (1), Pegunungan Bintang (1), Kebumen (4), Rembang (2), Wonosobo (1), dan Kabupaten Jepara (7 orang).

Menyikapi keberagaman latar belakang peserta tersebut, Luthfi memandangnya sebagai ruang ideal untuk bertukar pengalaman lapangan. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memanfaatkannya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas daerah. Ia juga berharap materi dari para narasumber bisa membekali peserta dalam menuntaskan persoalan spesifik di wilayah kerja masing-masing.

Lebih jauh, Luthfi membedah konsep kepemimpinan sebagai sebuah seni. Negara akan menguji kapasitas seorang pemimpin saat mereka menghadapi tekanan, mengambil keputusan krusial, menyelesaikan krisis, hingga mengawal implementasi kebijakan publik.

“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” katanya.

Menghadapi bayang-bayang tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik saat ini, pemerintah mendesak para pimpinan instansi untuk terus berinovasi. Luthfi mengingatkan bahwa tidak ada satu pun persoalan negara yang bisa tuntas melalui kerja individual yang kaku.

Ia mendorong para pemangku kebijakan untuk membangun super team dan membuang jauh-jauh ego superman yang merasa sanggup bekerja sendirian. Setiap instansi wajib menjalin kolaborasi harmonis, mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, hingga jajaran pemerintah desa.

Sebagai contoh nyata, Luthfi memaparkan keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan status sebagai lumbung pangan nasional. Sepanjang tahun 2025, provinsi ini sukses memproduksi sekitar 9,5 juta ton gabah dan menyumbang hampir 15,6 persen dari total kebutuhan pangan Indonesia.

Ia menegaskan prestasi ini murni hasil keringat bersama seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, pola kerja gotong royong inilah yang perlu diterapkan untuk memajukan sektor pariwisata, mewujudkan ekonomi hijau, dan menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan.

Sang Gubernur menaruh harapan besar agar forum pembelajaran ini berhasil mencetak transformasi kepemimpinan yang nyata. Masyarakat harus bisa melihat perubahan kualitas pelayanan saat para peserta kembali memimpin instansi mereka.

“Karena ini adalah sekolah kepemimpinan, minimal dia harus mempunyai transformasi kepemimpinan. Banyak teori-teori kepemimpinan, tergantung bagaimana mereka nanti bersikap dan bertindak di lapangan,” pungkasnya.

Melengkapi arahan tersebut, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menyoroti tiga kompetensi utama bagi peserta. Para ASN wajib menguasai gaya kepemimpinan adaptif, berorientasi pada dampak, dan mahir berkolaborasi. Seorang pejabat tidak cukup hanya pandai merangkai ide, tetapi harus sanggup mengeksekusinya sampai masyarakat benar-benar menikmati hasilnya.

“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.

Acara pembukaan PKN II ini turut mengundang sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kalake, serta Sekretaris BPSDM Kemendagri, Afrijal Dahrin DJ. Jajaran pejabat Pemprov Jawa Tengah dan perwakilan dari berbagai pemerintah kabupaten/kota juga tampak memenuhi kursi tamu undangan.