Pemprov Aktif Beri Pendampingan, Pelaku Usaha Makin Mantap Investasi di Jateng

NALARMEDIA.COM – Provinsi Jawa Tengah sukses memikat para pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan investasi mereka. Pemerintah daerah tidak hanya menawarkan potensi pasar yang luas dan tenaga kerja yang melimpah, tetapi juga memberikan kemudahan proses perizinan serta pendampingan intensif. Upaya aktif ini membuat proses realisasi penanaman modal berjalan jauh lebih cepat.

Fakta tersebut terungkap secara jelas saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar Business Dinner Gubernur Bersama Stakeholder Perekonomian se-Jawa Tengah. Acara dialog bisnis ini berlangsung hangat di Hotel Padma, Kota Semarang, pada Selasa (30/6/2026).

Berbagai pengusaha yang hadir membagikan pengalaman positif mereka saat mengeksekusi proyek investasi di Jawa Tengah. Mereka sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemprov Jateng yang selalu proaktif mengawal jalannya proses bisnis di wilayah tersebut.

Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri, menceritakan bagaimana perusahaannya merasakan langsung kemudahan birokrasi tersebut. Pemprov Jateng secara tanggap memfasilitasi seluruh perizinan GDB yang berencana membangun peternakan sapi perah terbesar di Indonesia di wilayah Kabupaten Brebes.

“Kami berkomitmen untuk investasi peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang akan menjadi terbesar di Indonesia dengan 30.000 sapi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena izin-izinnya sudah difasilitasi dengan lancar dan cepat,” ucapnya.

Ihsan menambahkan bahwa investasi peternakan sapi perah sejatinya memiliki prosedur yang sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek. Namun, berkat pendampingan ketat dari Pemprov Jateng, perusahaannya berhasil melalui setiap tahapan teknis dengan sangat baik.

“Kami sangat bersyukur sudah memilih Jawa Tengah sebagai lokasi, sehingga semuanya lancar. Groundbreaking (peletakan batu pertama pembangunan peternakan) akan (dilakukan) mulai tanggal 20 Juli 2026,” ujarnya.

Sektor industri manufaktur turut menikmati kemudahan investasi serupa. Direktur PT Bintang Indokarya Gemilang, Budiarto, menyoroti tren positif perkembangan industri alas kaki di wilayah Jawa Tengah.

“Pabrik sepatu di Jawa Tengah terus berkembang. Tadi mendengar Pak Gubernur sangat semangat, membuat kita ikut semangat untuk terus mengembangkan usaha di Jawa Tengah,” katanya.

Budiarto menegaskan komitmen kuat perusahaannya untuk terus memperluas jaringan usaha guna membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Ia juga memuji ekosistem bisnis di Jawa Tengah, termasuk dukungan penuh dari perbankan yang secara nyata membantu pertumbuhan industri.

“Kami ingin terus menciptakan lapangan kerja di Jawa Tengah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Jateng yang selama ini mendukung industri persepatuan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif PT Kawasan Industri Kendal (KIK), Juliani Kusumaningrum, menilai dukungan proaktif Pemprov Jateng sangat menentukan kecepatan realisasi investasi di kawasan industri.

Ia menggarisbawahi bahwa Dewan Kawasan yang Gubernur Jawa Tengah pimpin langsung selalu berkoordinasi secara efektif. Langkah sinergis ini sukses membantu investor memenuhi dan membereskan berbagai kebutuhan proyek mereka di lapangan.

“Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Jawa Tengah itu mempercepat semua proses-proses yang kita butuhkan,” katanya.

Meski ekosistem sudah terbangun dengan baik, beberapa pengusaha tetap menyuarakan sejumlah tantangan teknis yang memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah. Salah satunya menyangkut kendala penyesuaian sistem perizinan berbasis risiko (OSS) pascaterbitnya regulasi baru dari pusat.

Juliani mengklarifikasi bahwa akar persoalan sebenarnya bukan terletak pada birokrasi perizinan, melainkan pada proses integrasi sistem digital yang masih sering bermasalah.

“Permasalahannya itu bukan di perizinan. Perizinan semuanya sudah rampung, sudah selesai, tetapi sistem tidak bisa mengunggah. Akibatnya, ada pelaku usaha yang terkendala mengeluarkan delivery (pengiriman) barang,” jelasnya.

Perwakilan Korrun Group, Suartin Huang, juga menyampaikan keluhan serupa mengenai hambatan administrasi. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya tengah menyiapkan investasi skala besar di Kabupaten Grobogan yang berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja, namun realisasinya masih terganjal penyelesaian dokumen lahan.

“Kami ada satu lokasi pengembangan di Kabupaten Grobogan seluas kurang lebih 32 hektare, dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sekitar 7.000 karyawan. Saat ini sedang menunggu penetapan,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, langsung merespons masukan para investor tersebut. Ia menggaransi bahwa Pemprov Jateng akan bergerak sangat cepat untuk membantu mengurai setiap kendala yang menghambat para pelaku usaha.

Khusus mengenai kendala sistem OSS, Luthfi segera menginstruksikan jajarannya untuk turun ke lapangan, mengecek sistem secara berkala, dan mendampingi para pelaku usaha secara langsung.

“Kita cek OSS-nya. Termasuk OSS-OSS yang lain. Saya tidak ingin investasi terganggu, karena persoalan administrasi,” tegasnya.

Terkait persoalan lahan di Grobogan, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung masuknya aliran investasi baru. Namun, jajarannya juga wajib memastikan proyek fisik tersebut tidak menggerus lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Luthfi meminta instansi terkait agar segera mengomunikasikan urusan lahan investasi di Grobogan tersebut. Ia menargetkan semua pihak bisa menemukan solusi jalan tengah yang tetap mematuhi regulasi tata ruang yang berlaku.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menyatakan kesiapannya. Instansinya berjanji akan memfasilitasi setiap pelaku usaha yang kesulitan memutakhirkan data di sistem OSS akibat transisi regulasi.

Sakina menyebut kendala teknis macam ini biasanya bersifat spesifik per perusahaan, sehingga timnya perlu memberikan pendampingan penyelesaian kasus secara individual.

“Silakan direkapitulasi. Nanti kami fasilitasi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk membantu penyelesaian kendala yang muncul,” jelasnya.