Graduasi PKH Klaten: 2.596 Keluarga Sukses Tingkatkan Kesejahteraan dan Tampil Mandiri

NALARMEDIA.COM – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi meninggalkan status kemiskinan. Mereka sukses meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga dan kini siap menjalani hidup secara mandiri.

Pemerintah Kabupaten Klaten merayakan pencapaian inspiratif tersebut melalui prosesi wisuda graduasi mandiri. Acara bersejarah ini berlangsung di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, pada Selasa (30/6/2026).

Pada periode penyaluran Tahap I tahun 2026, tercatat ada 54.555 keluarga yang menerima bantuan PKH di wilayah Klaten. Dari total tersebut, 2.596 keluarga berhasil lulus atau graduasi seiring membaiknya kondisi finansial mereka. Secara rincian, 992 keluarga secara sadar memilih graduasi mandiri karena merasa sudah mampu dan enggan bergantung lagi pada bantuan pemerintah, sementara 1.604 keluarga lainnya sukses mencapai graduasi setelah mereka mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Sri Giatmi menjadi salah satu sosok inspiratif dari ribuan penerima manfaat yang mengikuti wisuda graduasi mandiri tersebut. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk ini memutuskan mundur dari program bantuan karena ia merasa pendapatannya sudah memadai untuk menopang kebutuhan harian. Ia berharap agar lebih banyak penerima PKH yang segera menyusul langkahnya untuk melakukan wisuda graduasi.

“Graduasi ini bagi kita yang sudah mampu, kalau belum cukup ya belum berani untuk graduasi. Cukup nggak cukup kan kita sendiri yang merasakan, kalau saya sendiri alhamdulilah sudah merasa cukup, karena sudah dibantu oleh pemerintah sampai sekarang. Saya sudah mensyukuri apa yang saya lakukan dari berdagang itu, hasil dari keluarga bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Sri yang sekarang berjualan jamu keliling.

Sri membagikan kisah perjalanannya sebagai peserta PKH sejak tahun 2013. Pada masa itu, keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi yang parah, bahkan sekadar untuk membelikan jajanan anak pun terasa sangat berat. Namun, sejak menerima dana PKH, ia bisa membayar biaya sekolah anak-anaknya sekaligus memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan lebih baik.

Lebih dari itu, Sri menceritakan bagaimana ia memutar otak untuk menyisihkan sebagian dana PKH sebagai modal usaha, seperti membeli bahan baku dan peralatan dagang. Strategi ini akhirnya membuahkan hasil berupa pemasukan rutin yang menopang ekonomi rumah tangganya. Kesuksesan ini makin lengkap ketika anak pertamanya berhasil mendapat pekerjaan di sebuah pabrik dengan penghasilan tetap, sementara anak keduanya kini duduk di bangku kelas 3 SMP.

“Buat teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali,” tutur ibu dua anak itu.

Pada perayaan wisuda tersebut, Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Pemerintah merancang program ini secara khusus untuk meningkatkan daya saing penerima manfaat, memberikan suntikan modal usaha, dan membuka akses terhadap beragam peluang ekonomi. Setiap Keluarga Penerima Manfaat berpeluang mengantongi modal usaha dengan nilai mencapai Rp5 juta.

“Alhamdulillah saya dapat bantuan peralatan untuk jualan bakso. Usaha sudah berjalan 6 bulan. Saya juga sudah graduasi. Program ini bisa mengembangkan usaha kami. Semoga perekonomian kami sekeluarga bisa berjalan lancar, jualan tetap jalan,” ucap Tri Suwiyem, penerima manfaat asal Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada 2.596 keluarga yang sukses meraih graduasi. Ia menilai pencapaian ini membuktikan bahwa ribuan keluarga tersebut telah mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa perlu menanti kucuran bantuan sosial pemerintah. Luthfi sangat berharap para wisudawan ini mampu menularkan semangat kemandirian mereka kepada masyarakat luas.

“Jadi graduasi ini tidak hanya di Klaten, ada juga di Kendal, kemudian ada di Brebes. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, (dan mampu) berdiri sendiri,” katanya.

Luthfi juga mengingatkan bahwa semua pihak harus bergotong royong dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga terkait, hingga sektor swasta wajib membangun kolaborasi yang solid. Berkat sinergi komprehensif tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sukses menekan angka kemiskinan dari 9,58% menjadi 9,39% sepanjang tahun 2025 lalu.

“Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi,” katanya.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, turut menyampaikan pandangan serupa. Ia mengamati bahwa Gubernur beserta para bupati telah bekerja sangat keras untuk menuntaskan problem kemiskinan dan menghapus angka kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, ia mendorong setiap daerah untuk menjaga transparansi data masyarakat miskin agar pemerintah bisa menjalankan program intervensi secara tepat sasaran.