Prabowo Dorong Pendidikan Gratis hingga PTN, Pemerintah Bakal Rombak Ulang Anggaran Rp820 T

NALARMEDIA.COM – Pemerintah bersiap menata ulang komposisi anggaran pendidikan yang menembus Rp820 triliun pada 2027 mendatang. Kebijakan ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki perluasan akses sekolah cuma-cuma mulai tingkat dasar hingga bangku perguruan tinggi negeri (PTN).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, kementeriannya kini mengkaji ulang alokasi dana mandatori tersebut. Evaluasi ini mencakup skema distribusi dana antara kas pemerintah pusat, transfer ke daerah, hingga kebutuhan lintas kementerian dan lembaga.

“Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu,” ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Suahasil merinci, pagu pendidikan pada 2026 berada pada nominal Rp769 triliun, lalu naik menjadi sekitar Rp820 triliun untuk tahun berikutnya. Kenaikan nilai pagu ini memberi keleluasaan bagi pemerintah dalam memetakan ulang skala prioritas pembiayaan sektor edukasi nasional.

Kendati demikian, otoritas fiskal belum menetapkan besaran kuota nominal yang secara khusus mengalir untuk membiayai kuliah gratis di kampus negeri. Suahasil menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah merancang ulang anggaran demi memperkuat mutu sistem pendidikan.

Tantangan alokasi semakin berat lantaran pos pendidikan juga beririsan dengan inisiatif strategis lain, salah satunya penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi jutaan peserta didik.

Menanggapi kemungkinan pemangkasan pos MBG demi membuka ruang pembiayaan kuliah gratis, Suahasil enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengingatkan bahwa penerima manfaat program makan gratis tersebut memang menyasar kalangan pelajar sekolah.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah tetap mempertahankan instrumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Program Indonesia Pintar (PIP). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan pihaknya akan memperkuat efektivitas kedua program bantuan tersebut.

“Selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, mulai tahun ini mendapatkan dana BOS untuk semua murid. Kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu,” kata Abdul Mu’ti.

Dana operasional tersebut menyokong kebutuhan harian sekolah, mencakup belanja teknis lembaga, honor pengajar non-ASN, renovasi ringan sarana ruang kelas, hingga pembinaan kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Kini, ujian terberat justru berada di level kampus negeri. Tim kementerian belum dapat merilis regulasi kuliah tanpa biaya karena harus menghitung struktur pemasukan PTN yang selama ini terbiasa menyerap beragam komponen dana swadaya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan bahwa pihaknya tengah menganalisis penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pungutan jalur seleksi mandiri, serta sumber pemasukan non-akademik lain. Terlebih, PTN selama ini menerapkan skema subsidi silang antara jenjang pascasarjana dan sarjana.

“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujar Brian.

Dengan struktur tersebut, penerapan kuliah gratis tidak sekadar memindahkan pos belanja negara. Pemerintah wajib memastikan kas APBN sanggup menutup seluruh pendapatan operasional yang selama ini menopang aktivitas akademik kampus.

Brian menambahkan, kementeriannya akan terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna menakar ruang fiskal yang tersedia sebelum merumuskan skema pembiayaan paling realistis.

Sebagai langkah taktis, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memimpin tim gabungan penghitungan kebutuhan anggaran PTN. Tim khusus ini ditargetkan menyelesaikan perhitungan anggaran yang rasional dalam rentang dua pekan hingga satu bulan ke depan.

Rencana kuliah gratis hingga kini masih bergulir pada tahap telaah teknis dan penyesuaian belanja negara. Berbekal pagu Rp820 triliun pada 2027, pemerintah dituntut meramu formula belanja yang tepat agar mimpi pendidikan cuma-cuma dapat terealisasi tanpa menggoyang program prioritas lainnya.