Jateng Jadi Provinsi Pelopor Pendidikan Koperasi di Sekolah, Bidik 6,38 Juta Siswa

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengambil langkah bersejarah dengan memelopori penerapan pendidikan koperasi di sekolah secara sistematis dan berkelanjutan. Lewat Program Insersi Pendidikan Perkoperasian, pemerintah menargetkan sekitar 6,38 juta pelajar dari tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA beserta SLB sebagai penerima manfaat.

Sejumlah tokoh penting menghadiri langsung peluncuran program ini di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat, 5 Juni 2026. Mereka antara lain Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.

Gubernur Ahmad Luthfi menilai program ini merupakan strategi krusial untuk mengenalkan kembali konsep koperasi kepada generasi muda sejak dini. Ia mengingatkan bahwa koperasi berdiri sebagai amanat konstitusi dan sokoguru ekonomi yang wajib masyarakat pahami secara utuh.

“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.

Luthfi juga menjamin bahwa pendidikan koperasi ini sama sekali tidak akan menambah beban belajar siswa. Pihak sekolah cukup menyisipkan materi perkoperasian ke dalam berbagai mata pelajaran yang saat ini sudah berjalan.

Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah daerah telah menyusun modul pendidikan perkoperasian secara matang. Para kepala sekolah, pengawas, hingga guru juga sudah menerima pembekalan intensif. Langkah ini praktis menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menginisiasi modul koperasi khusus untuk siswa sekolah.

Dalam pelaksanaannya, Program Insersi Pendidikan Perkoperasian mengintegrasikan nilai-nilai luhur koperasi ke dalam aktivitas belajar mengajar di semua jenjang. Bagi murid SD/MI, para guru akan lebih fokus mengenalkan nilai-nilai dasar koperasi serta semangat gotong royong.

Beranjak ke tingkat SMP/MTs, siswa mulai belajar memahami struktur organisasi, cara pengelolaan, hingga manfaat nyata dari koperasi. Selanjutnya untuk tingkat SMA/SMK/MA, para pendidik mengarahkan siswa untuk langsung mempraktikkan kegiatan koperasi dan kewirausahaan. Khusus bagi siswa SLB, sekolah akan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak.

Langkah maju Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini langsung mendapat apresiasi positif dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono. Ia menganggap Jawa Tengah baru saja menorehkan sejarah baru sebagai daerah pertama yang berani menyisipkan kurikulum perkoperasian di bangku sekolah.

“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” kata Ferry.

Ferry memandang penyisipan materi koperasi ini sangat krusial guna memulihkan pemahaman generasi muda mengenai sistem ekonomi Pancasila. Ia pun menaruh harapan besar agar provinsi lain segera mengikuti jejak inovatif Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Ferry meminta masyarakat berhenti menganggap koperasi sebatas tempat simpan pinjam saja. Ia ingin semua pihak kembali mengenalkan koperasi sebagai entitas bisnis yang mencerminkan karakter sejati bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, kebersamaan, dan asas kekeluargaan.

“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” katanya saat doorstop.

Pujian senada juga datang dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin. Ia menilai inisiatif pendidikan perkoperasian ini melampaui urusan ekonomi belaka, melainkan berperan besar dalam membentuk karakter para siswa.

“Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” kata Toni.

Ia menambahkan bahwa metode penyisipan (insersi) pilihan Jawa Tengah ini berhasil membuat proses belajar menjadi jauh lebih relevan dengan kondisi dunia nyata tanpa memberatkan siswa dengan tambahan kurikulum.

“Pendekatan ini memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik, tanpa harus menambah beban kurikulum atau menciptakan mata pelajaran baru,” ujarnya saat sambutan.

Di sisi lain, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar turut menyatakan komitmen dukungannya terhadap program pendidikan inovatif ini. Ia berpendapat bahwa substansi perkoperasian sangat sejalan dengan nilai-nilai agamis, khususnya menyoal budaya tolong-menolong, kepedulian antar sesama, dan penguatan kemandirian umat.

“Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah,” kata dia.

Nasaruddin menyoroti besarnya potensi pengembangan koperasi melalui berbagai lembaga keagamaan, mulai dari masjid, pondok pesantren, ormas, hingga rumah ibadah. Tujuannya sangat jelas, yakni mendorong kemandirian umat secara finansial lewat ekosistem koperasi yang produktif.

Pada akhirnya, pemerintah memproyeksikan program ini sebagai investasi jangka panjang demi mencetak karakter emas generasi muda. Melalui pembelajaran koperasi sejak dini, sekolah tidak hanya sekadar melahirkan siswa yang cerdas secara akademik, melainkan juga piawai bekerja sama, berani berwirausaha, dan selalu mengutamakan prinsip kesejahteraan bersama.